KEDIRI - Ratusan koperasi di Kota Kediri diduga belum aktif menjalankan kegiatan secara rutin. Indikasi tersebut terlihat dari rendahnya jumlah koperasi yang telah menyampaikan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri hingga Juli 2026.
Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri melalui Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Baiq R. Jannah, menjelaskan bahwa dari total 584 koperasi yang tercatat dalam sistem, baru 258 koperasi yang telah melaksanakan dan melaporkan RAT. Meski demikian, ia menegaskan bahwa 326 koperasi lainnya belum tentu tidak aktif. Menurutnya, sebagian koperasi kemungkinan sudah menggelar RAT, tetapi belum menyerahkan laporannya karena proses pelaporan masih berlangsung hingga akhir tahun. Aktivitas koperasi pada tahun 2025, misalnya, baru dilaporkan pada 2026.
Jannah mengungkapkan, keterlambatan pelaporan RAT dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM), mengingat sebagian besar pengurus koperasi berusia di atas 50 tahun sehingga masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem pelaporan berbasis digital.
Di sisi lain, keterlibatan generasi muda dalam kepengurusan koperasi masih sangat rendah, bahkan diperkirakan belum mencapai 10 persen. Karena itu, Dinkop UMTK berupaya mendorong partisipasi anak muda agar ikut berperan dalam pengelolaan koperasi, setidaknya di lingkungan tempat tinggal mereka.
Selain kendala SDM, keterbatasan sarana pendukung juga menjadi persoalan. Banyak koperasi belum memiliki perangkat seperti laptop untuk menunjang administrasi digital. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinkop UMTK membuka layanan pendampingan bagi pengurus koperasi yang ingin menyelesaikan pelaporan di kantor, dengan harapan mereka dapat lebih mandiri pada masa mendatang.
Meskipun masih banyak koperasi yang belum melaporkan RAT, Jannah memastikan bahwa koperasi rukun warga (RW) di Kota Kediri tetap berjalan dengan baik. Sebanyak 157 koperasi RW yang dibentuk pada 2015 masih aktif hingga kini. Bahkan, beberapa di antaranya mampu memberikan pinjaman hingga Rp100 juta kepada anggotanya tanpa agunan. Dengan jumlah anggota yang telah mencapai ratusan orang, pelaksanaan program simpan pinjam dinilai berjalan lancar tanpa kendala pembayaran. (red/hep)