Menurut Pramono, masyarakat harus bisa mengetahui secara transparan penggunaan uang pajak yang mereka bayarkan. Pasalnya, dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik.
Di Jakarta uang pajak masyarakat digunakan untuk membiayai sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga di antaranya kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
Pramono menilai pertumbuhan ekonomi yang baik tidak ada gunanya apabila manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan. "Karena saya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik tidak ada artinya kalau kemudian tidak berdampak pada masyarakat yang membutuhkan", ujar dia.
Pramono mencontohkan penggunaan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan di Jakarta. Ia menyebutkan saat ini terdapat 44 puskesmas kecamatan di Jakarta yang menyediakan layanan selama 24 jam.
Meski demikian, masih ada sejumlah puskesmas pembantu (pustu) yang perlu diperbaiki agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai. "Misalnya untuk puskesmas, sekarang ini 44 puskesmas sudah selesai. Tetapi pembantu puskesmas masih ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan", kata Pramono. Ia mencontohkan, masih ada dua puskesmas pembantu di Kecamatan Taman Sari yang perlu diperbaiki. Menurut Pramono perbaikan fasilitas kesehatan akan dilakukan secara bertahap.
Selain itu, Pemprov DKI juga akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan pajak yang digunakan untuk pembangunan sekolah di Jakarta. "Dengan demikian, masyarakat ataupun siapa pun yang membayar pajak, secara terbuka kami akan update, termasuk hal yang berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta", ujar Pramono. (red. ASM)
