reporterweb.online, jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp200 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel). Dana tersebut disalurkan dalam dua tahap kepada pemerintah provinsi serta sejumlah pemerintah kabupaten dan kota.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kedaruratan penanganan karhutla di masing-masing daerah. "Tahap pertama Banpres dari Presiden Prabowo sudah keluar, Banpres ini dilihat dari status kedaruratan", kata Raja Juli dalam keterangan tertulis Senin (26/10/2026).
Pada penyaluran tahap pertama, pemerintah mengucurkan bantuan sebesar 100 miliar Rupiah kepada Pemerintah Provinsi Sumsel dan empat kabupaten. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Ilir.
Selanjutnya, bantuan tahap kedua senilai 100 miliar rupiah disalurkan kepada 10 kabupaten/kota. Penerimanya meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, dan Lahat, serta Kota Palembang dan Kota Prabumulih.
Dengan penyaluran dua tahap tersebut, total bantuan yang diberikan Presiden Prabowo untuk penanganan karhutla di Sumsel mencapai 200 miliar Rupiah.
Raja Juli menegaskan, penggunaan dana bantuan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta pemerintah daerah memastikan anggaran tersebut dimanfaatkan sesuai peruntukannya, terutama untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
"Mohon digunakan dengan transparan dan akuntabel. Ini dana dari Presiden Prabowo Subianto untuk karhutla, maka dipergunakan untuk yang berkaitan dengan karhutla", ujarnya.
Ia menambahkan, Banpres tersebut merupakan dukungan tambahan di luar dana siap pakai milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan itu juga terpisah dari anggaran Kementerian Kehutanan untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing, serta dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Menurut Raja Juli, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menangani karhutla di Sumatera Selatan. (red.ASM)
